4 PERSOALAN JADI PRIORITAS PEMBAHASAN APKASI BERSAMA PRESIDEN JOKOWI

Foto : Bupati Jember Dr.Hj.Faida MMR Bersama Presiden RI Joko Widodo.

BMJ News - Jakarta, Setidaknya ada 4 masalah yang diprioritaskan untuk dibahas antara Asosiasi Pemerintah Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia (APKASI) bersama Presiden Joko Widodo di Istana Presiden, Kamis (5/7/2018).

Sesuai keterangan Bupati Jember, dr. Hj. Faida,h MMR yang menjadi juru bicara APKASI, keempat persoalan prioritas tersebut adalah masalah buruh migrant, pengangkatan K2 dan penerimaan PNS, sertifikasi dalam prona, dan  persoalan petunjuk teknis dalam DAK.

Foto : Bersama di Istana Presiden.

Bupati Faida menjelaskan, saat memaparkan masalah TKI di luar negeri, Presiden Jokowi memberikan respon yang positif. Terlebih hal tersebut menyangkut martabat bangsa.

“Masalah TKI harus diseriusi. Sebab ada masalah kemanusiaan dan harga diri bangsa yang perlu dijaga,” paparnya.

Permasalahan kedua yang dibahas adalah soal formasi penerimaan CPNS. Bupati Faida menyampaikan bahwa masalah K2 agar diprioritaskan untuk diangkat menjadi CPNS an diprioritaskan untuk putera daerah.

“Jangan semua formasi CPNS open bidding. Harus ada kuota putra daerah dan kebijakan yang menyelesaikan persoalan K2,” tutur Bupati Faida yang ditunjuk sebagai juru bicara APKASI.

Dalam forum itu, Bupati Faida mewakili APKASI juga menyampaikan aspirasi sejumlah kepala desa (Kades) tentang sertifikat tanah Prona sesuai SKB 3 Menteri. Aspirasi tersebut menyangkut usulan penambahan anggaran pusat yang semula Rp 150 ribu jadi Rp 300 ribu.

“Daerah juga berkomitmen, siap mensubsidi untuk percepatan tuntas sertifikat tanah,” ujarnya.

Hal lainnya yang dibahas adalah petunjuk teknis atau juknis Dana Alokasi Khusus (DAK) yang sering terlambat terbitnya, atau terbit setelah anggaran diterima, sehingga tidak jarang pelaksanaannya terlambat atau bahkan tertunda hingga tahun anggaran berikutnya dan menjadi Silpa.

Disamping itu, Sebab menyebabkan daerah cukup kesulitan untuk melaksanakannya. Padahal di sisi lain, anggaran ini tidak bisa dilaksanakan jika belum ada juknisnya.

"Usulan dan pemaparan kami diterima oleh Bapak Presiden Jokowi dengan baik," pungkasnya.(yunz/vid).








BERITA MASYARAKAT JEMBER News :

Jurnalis : David
Editor     : Ayunkz Wayan
Publishers : Raden Jagat
Sumber : BERITA MASYARAKAT News.